Pages

Followers

Minggu, 13 Februari 2011

APBN dan APBD




PEREKONOMIAN INDONESIA
(APBN dan APBD)

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN)
      1. Arti APBN
                  Menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2003,anggaran pendapaan dan belanja Negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat . APBN biasanya di mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Deember as tahun anggaran.

      2. Penyusunan APBN
                  Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai kebijakan instrument ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas dan perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujan bernegara.Dalam upaya untuk memperluas kembali tujuan anggaran tersebut perlu di lakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan pemerintah. Peran pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran merupakan penjabaran aturan pokok yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.Sehubunga dngan itu, maka belanja Negara di rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
                  Masalahlain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja/hasil.
Selama ini anggaran belanja pemerintah di kelompokan menjadi anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan. Namun dalam pelaksanaan telah menimbulkan peluang terjadinya dulikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Selain itu rencana pembangunan di tuangkan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang di tetapkan dengan ndang-undang.

      3. Tujuan penyusunan APBN
                  Penyusunan APBN mempunyai tujuan sebagai berikut :
                  1.Untuk memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fugsi yang di embannya.
                  2. Untuk meliah dan mengevaluasi kinerjapemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat karena anggaran di susun berdasarkan kinerja.
                  3. Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevluasi kinerja pemerintah.
                  4. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang di pungut melalui pajak.

4. Fungsi APBN
                  APBN memiliki fungsi sebagai berikut.
                  a. fungsi otorisasi yang mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersamaan.
                  b. Fungsi perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran.
                  c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara sesuai dengan ketentuan yang telah di tetaapkan.
                  d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran Negara harus di arahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menigkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
                  e. Fungsi distribisi yang mengandung arti bahwa anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD)
      1. Arti APBD
                  Menurut undang-ndang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, APBD merupakan wujud pengellaan keuangan daerah yang di tetapkan setiap tahun dengan penentuan daerah.
                  APBD aalah daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun yang telah di sahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
      2. Penyusunan APBD
                  Penyusunan APBD haruslah melibatkan partisipasi masyarakat.Penyusunan APBD haruslah di lakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat di pertanggung jawabkan.
                  Anggaran yang di susun haruslah memakai pendekatan kinerja(budget performance). Artinya pemeliharaan belanja rutin dengan belanja pembangunan atau modal harus di klarifikasi. Tujuannya jelas agar tidak terjadi percampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Peganggaran pengeluaram harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup
      3. Fungsi APBD
                  APBD mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari pelayanan pembangunan dan pemberdayaan. APBD juga berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
                  Angaran daerah juga merupakan salah satu sarana evaluasi penciptaan kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah menyejahterakan masyarakat.
APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan,sarana, manfaat, yang di peroleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang di anggarkan.Pembiayaan pemerintah daerah diperoleh dari pajak dan retribusi dari segenap lapisan masyarakat. Dengan demikian APBD befungsi sebagai saranan distribusi pendapatan daerah kepada masyarakat daerah.

C. Dampak APBN Dan APBD Terhadap Perekonomian
                  APBN dan APBD pada hakkatnya merupakan program pembangunan nasional jangka pendek pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel.
Dengan adanya APBN dan APBD Negara dapat megendalikan perekonomian nasional melalui program-program yang telah digariskan di dalam APBN daN APBD.
                  Aspek social ekonomis keuangan menurut Richard Musgrave dapat di ketahui dari tiga segi diantaranya :
                  1. Retribusi Pendapatan(Retribution of income)
                  2. Pengalihan Sumber-Sumber(Realocation of Resources)
                  3. Kestabilan Terhadap Kegiatan Ekonomi


Sumber :
Buku Ekonomi Penerbit Yudhistira
                 


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar